hasil Raparnas  

Diposting oleh persikaba

Raparnas PSSI 2009, Untungkan Jatim

SURABAYA - Sejumlah perubahan format kompetisi yang dirumuskan dalam Raparnas PSSI lalu membawa keuntungan bagi Jatim. Ketua Umum Pengda PSSI Jatim Haruna Soemitro menyatakan, dengan berubahnya Divisi Utama menjadi tiga wilayah dan bertambahnya peserta menjadi 36, sejumlah klub Jatim akhirnya dapat promosi cuma-cuma ke Divisi Utama. Raparnas itu dilaksanakan pada 22 Februari lalu di Jakarta.Persipro Kota Probolinggo yang musim lalu menduduki peringkat kedelapan Divisi I dan PSBI Kabupaten Blitar yang berada di bawahnya akan bertanding di Divisi Utama musim depan. Satu tim lagi, PS Mojokerto Putra yang berstatus sebagai juara Divisi I musim lalu. ''Jatim memang diuntungkan dengan kebijakan ini. Sebab, tim-tim yang menurut format sebelumnya tidak lolos akhirnya bisa lolos ke divisi yang lebih tinggi,'' urai Haruna setelah memimpin rapat koordinasi Pengda PSSI Jatim di Balai Diklat Disperindag Jatim di kawasan Pagesangan, Surabaya, Jumat lalu (27/2/09).Kebijakan tersebut memang tidak saja membuat tim-tim Jatim bertambah di kancah Divisi Utama. Tapi, di kasta kompetisi di bawahnya, sejumlah tim Jatim juga menyusul naik. Di Divisi I, yang kuotanya ditambah menjadi 66 tim, Persekam Kabupaten Malang, PSBK Kota Blitar, dan Persepam Pamekasan ikut masuk. Sedangkan di Divisi II, yang kontestannya ditambah menjadi 100, Persikapro Kota Probolinggo otomatis lolos. Namun, dengan dipakainya format baru itu musim depan, bukan berarti tim yang terdegradasi musim ini urung. Tiga tim terbawah di dua wilayah Divisi Utama tetap akan turun kasta.Haruna menyatakan, regulasi yang dirumuskan dalam raparnas tersebut adalah kebijakan strategis. Sebab, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan masalah efisiensi dan geografis. ''Dengan format baru ini, tim-tim peserta Divisi Utama bisa lebih berhemat,'' ujar mantan manajer Persebaya Surabaya itu. Menurut dia, saat ini kompetisi tidak efektif dan efisien di tengah kondisi klub-klub yang tengah terpuruk secara finansial karena dicabutnya pembiayaan dari APBD. (nar/ko-Jawa Pos)